Unjuk Rasa, Laskar Merah Putih menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta kemarin.
JAKARTA(SI) – Komisi I DPR mendesak Pemerintah Indonesia bersikap lebih tegas terhadap Malaysia sebagai respons penahanan tiga petugas kapal Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan,bila perlu pemerintah menarik Duta Besar RI di Malaysia sebagai wujud protes. “Komisi I ingin pemerintah lebih tegas dalam menyelesaikan masalah ini.
Bisa melalui cara diplomasi atau yang paling tegas menarik dubes,”ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR Jakarta kemarin. Dalam jumpa pers tersebut, Agus didampingi sejumlah anggota Komisi I lainnya, yakni Kemal Azis Stamboel, Lily Wahid, dan Roy Suryo. Menurut Agus, sikap tegas harus diambil karena Malaysia sering sekali melakukan tindakan yang berlebihan terhadap RI dan menyakiti kedaulatan Indonesia.
Namun sikap tegas apa yang harus diambil pemerintah, Komisi I memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merumuskan langkah tepat agar pihak Malaysia tidak lagi berani bertindak semena- mena. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuntut Pemerintah Indonesia menyampaikan nota protes keras kepada Malaysia.Dia menandaskan, Indonesia tidak suka ribut,apalagi dengan negara tetangga, tetapi dalam banyak hal Malaysia sering menunjukkan sikap kurang menghargai Indonesia.
“Jangan sampai Malaysia menilai karena kita tidak suka ribut, lalu mereka terus menganggap remeh dan anggap enteng kedaulatan RI. Nota protes yang keras itu perlu segera disampaikan,” ujarnya. Anas lebih jauh menandaskan, penarikan hubungan diplomatik atau perang belum menjadi pemikiran saat ini,tetapi kejelasan dan ketegasan sikap serta posisi dalam pergaulan internasional harus ditunjukkan.
“Kehormatan republik ini penting untuk kita tegaskan, posisi dalam pergaulan harus jelas.Kita tidak kehendaki perang kecuali amat terpaksa,”ujar Anas. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menghendaki pemerintah bersikap tegas dengan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Malaysia agar persoalannya tidak berlarut-larut dan keluar dari konteksnya.“ Jika dari klarifikasi yang disampaikan Pemerintah Malaysia alasannya tidak benar,yaharus diprotes.
Kalau Pemerintah Indonesia tegas, pasti akan ditanggapi,” ujar Kalla. Seperti diketahui, pada Jumat malam (13/8), tiga satuan kerja (satker) pengawas perikanan KKP ditahan polisi perairan Diraja Malaysia saat melakukan penyergapan lima kapal pencuri ikan Malaysia di perairan Bintan.Kepolisian Malaysia yang berada di perairan Indonesia juga sempat melepaskan dua tembakan peringatan terhadap dua kapal satker pengawas perikanan KKP sehingga akhirnya lima pencuri ikan Malaysia beserta barang bukti berupa ikan yang tadinya akan dibawa ke pelabuhan terdekat dibawa kepolisian Malaysia.
Ketiga satker pengawas perikanan KKP yang memang berada di tiga kapal pencuri ikan Malaysia ikut dibawa ke Johor. Sementara tujuh ABK kapal pencuri ikan yang telah diamankan di kapal pengawas perikanan KKP saat ini ditahan Kepolisian Resort Batam. Tindakan Malaysia itu memancing reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Selain politisi, sejumlah kalangan merespons dengan melakukan demonstrasi.
Di Makassar, misalnya, puluhan aktivis yang tergabung dalam Laskar Merah Putih melakukan aksi unjuk rasa dan membakar bendera Malaysia. Puluhan aktivis Laskar Merah Putih di Jakarta juga mendatangi Kedubes Malaysia di Jalan HR Rasuna Said,Kuningan,Jakarta Selatan. Pihak pemerintah memilih berhati- hati dalam menyikapi masalah tersebut.
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menandaskan, pemerintah harus mengambil sikap secermat mungkin mengingat kawasan tersebut dianggap wilayah yang sensitif karena menyangkut kepentingan berbagai negara. “Selat Malaka wilayah sensitif. Karena menyangkut banyak negara dan rawan,” ujarnya seusai peluncuran pembangunan kapal perang perusak kawal rudal (PKR) di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, kemarin.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengungkapkan bahwa tim dari Kemhan dan TNI AL sedang melakukan identifikasi untuk mencari koordinat terjadinya insiden yang melibatkan petugas KKP RI dengan otoritas pengamanan laut Malaysia. Sebab di kawasan tersebut masih terdapat titik-titik perbatasan laut yang belum disepakati dengan negara-negara tetangga.
“Memang kita sekarang masih mengeplot TKP-nya di mana.Tim kita TNI AL sedang melihat lokasinya di mana,”ujar Purnomo. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membenarkan Indonesia dan Malaysia belum menyepakati batas wilayah laut sehingga kerap terjadi insiden antarkedua negara. “Perundingan belum dimulai dan belum ada persetujuan beberapa batas wilayah daratan dan lautan antara Indonesia dan Malaysia,” katanya di Jakarta,Senin.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Marty mengaku pihaknya dengan Malaysia terus melakukan pembicaraan.Komunikasi politik dilakukan Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur dan Komjen RI di Johor.Menurut Marty,Pemerintah Indonesia dan Malaysia bertekad mengatasi insiden ini dengan baik.
“Dari Indonesia, perintah menyelesaikan ini sesuai dengan arahan Presiden.Ini mencerminkan adanya persahabatan kedua negara,”tuturnya. Sementara itu,TNI melihat insiden tersebut disebabkan faktor kesalahpahaman. Karena itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengaku tidak akan menambah kekuatan patroli TNI AL di garis perbatasan dengan Malaysia.
Apalagi tidak ada kejadian-kejadian menonjol yang membutuhkan penambahan kekuatan bersenjata.“ Tidak ada hal yang menonjol selain insiden petugas KKP dengan Malaysia.Kita lihat itu masih persoalan kesalahpahaman dan tidak dibutuhkan penambahan kekuatan,” ujarnya. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato` Zainal Abidin Zain berharap penangkapan petugas KKP di Perairan Tanjung Berikat oleh pihak Malaysia jangan sampai merusak persahabatan kedua negara.
“Pada hakikatnya kita ingin diselesaikan dengan baik,jangan jadi merusak hubungan kita kini yang begitu akrab,” katanya kepada para wartawan seusai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR,Jakarta,Senin. Ia berjanji akan terus berkoordinasi dan membicarakan masalah ini kepada pemerintahnya agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan.“ Insya Allah saya akan bicara dengan pihak pemerintah,pihak atasan,dalam hal ini kita akan bicarakan kebijakan penyelesaian sebagaimana Pak Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad) bicarakan,”ujarnya.
Bisa melalui cara diplomasi atau yang paling tegas menarik dubes,”ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR Jakarta kemarin. Dalam jumpa pers tersebut, Agus didampingi sejumlah anggota Komisi I lainnya, yakni Kemal Azis Stamboel, Lily Wahid, dan Roy Suryo. Menurut Agus, sikap tegas harus diambil karena Malaysia sering sekali melakukan tindakan yang berlebihan terhadap RI dan menyakiti kedaulatan Indonesia.
Namun sikap tegas apa yang harus diambil pemerintah, Komisi I memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merumuskan langkah tepat agar pihak Malaysia tidak lagi berani bertindak semena- mena. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuntut Pemerintah Indonesia menyampaikan nota protes keras kepada Malaysia.Dia menandaskan, Indonesia tidak suka ribut,apalagi dengan negara tetangga, tetapi dalam banyak hal Malaysia sering menunjukkan sikap kurang menghargai Indonesia.
“Jangan sampai Malaysia menilai karena kita tidak suka ribut, lalu mereka terus menganggap remeh dan anggap enteng kedaulatan RI. Nota protes yang keras itu perlu segera disampaikan,” ujarnya. Anas lebih jauh menandaskan, penarikan hubungan diplomatik atau perang belum menjadi pemikiran saat ini,tetapi kejelasan dan ketegasan sikap serta posisi dalam pergaulan internasional harus ditunjukkan.
“Kehormatan republik ini penting untuk kita tegaskan, posisi dalam pergaulan harus jelas.Kita tidak kehendaki perang kecuali amat terpaksa,”ujar Anas. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menghendaki pemerintah bersikap tegas dengan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Malaysia agar persoalannya tidak berlarut-larut dan keluar dari konteksnya.“ Jika dari klarifikasi yang disampaikan Pemerintah Malaysia alasannya tidak benar,yaharus diprotes.
Kalau Pemerintah Indonesia tegas, pasti akan ditanggapi,” ujar Kalla. Seperti diketahui, pada Jumat malam (13/8), tiga satuan kerja (satker) pengawas perikanan KKP ditahan polisi perairan Diraja Malaysia saat melakukan penyergapan lima kapal pencuri ikan Malaysia di perairan Bintan.Kepolisian Malaysia yang berada di perairan Indonesia juga sempat melepaskan dua tembakan peringatan terhadap dua kapal satker pengawas perikanan KKP sehingga akhirnya lima pencuri ikan Malaysia beserta barang bukti berupa ikan yang tadinya akan dibawa ke pelabuhan terdekat dibawa kepolisian Malaysia.
Ketiga satker pengawas perikanan KKP yang memang berada di tiga kapal pencuri ikan Malaysia ikut dibawa ke Johor. Sementara tujuh ABK kapal pencuri ikan yang telah diamankan di kapal pengawas perikanan KKP saat ini ditahan Kepolisian Resort Batam. Tindakan Malaysia itu memancing reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Selain politisi, sejumlah kalangan merespons dengan melakukan demonstrasi.
Di Makassar, misalnya, puluhan aktivis yang tergabung dalam Laskar Merah Putih melakukan aksi unjuk rasa dan membakar bendera Malaysia. Puluhan aktivis Laskar Merah Putih di Jakarta juga mendatangi Kedubes Malaysia di Jalan HR Rasuna Said,Kuningan,Jakarta Selatan. Pihak pemerintah memilih berhati- hati dalam menyikapi masalah tersebut.
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menandaskan, pemerintah harus mengambil sikap secermat mungkin mengingat kawasan tersebut dianggap wilayah yang sensitif karena menyangkut kepentingan berbagai negara. “Selat Malaka wilayah sensitif. Karena menyangkut banyak negara dan rawan,” ujarnya seusai peluncuran pembangunan kapal perang perusak kawal rudal (PKR) di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, kemarin.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengungkapkan bahwa tim dari Kemhan dan TNI AL sedang melakukan identifikasi untuk mencari koordinat terjadinya insiden yang melibatkan petugas KKP RI dengan otoritas pengamanan laut Malaysia. Sebab di kawasan tersebut masih terdapat titik-titik perbatasan laut yang belum disepakati dengan negara-negara tetangga.
“Memang kita sekarang masih mengeplot TKP-nya di mana.Tim kita TNI AL sedang melihat lokasinya di mana,”ujar Purnomo. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membenarkan Indonesia dan Malaysia belum menyepakati batas wilayah laut sehingga kerap terjadi insiden antarkedua negara. “Perundingan belum dimulai dan belum ada persetujuan beberapa batas wilayah daratan dan lautan antara Indonesia dan Malaysia,” katanya di Jakarta,Senin.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Marty mengaku pihaknya dengan Malaysia terus melakukan pembicaraan.Komunikasi politik dilakukan Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur dan Komjen RI di Johor.Menurut Marty,Pemerintah Indonesia dan Malaysia bertekad mengatasi insiden ini dengan baik.
“Dari Indonesia, perintah menyelesaikan ini sesuai dengan arahan Presiden.Ini mencerminkan adanya persahabatan kedua negara,”tuturnya. Sementara itu,TNI melihat insiden tersebut disebabkan faktor kesalahpahaman. Karena itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengaku tidak akan menambah kekuatan patroli TNI AL di garis perbatasan dengan Malaysia.
Apalagi tidak ada kejadian-kejadian menonjol yang membutuhkan penambahan kekuatan bersenjata.“ Tidak ada hal yang menonjol selain insiden petugas KKP dengan Malaysia.Kita lihat itu masih persoalan kesalahpahaman dan tidak dibutuhkan penambahan kekuatan,” ujarnya. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato` Zainal Abidin Zain berharap penangkapan petugas KKP di Perairan Tanjung Berikat oleh pihak Malaysia jangan sampai merusak persahabatan kedua negara.
“Pada hakikatnya kita ingin diselesaikan dengan baik,jangan jadi merusak hubungan kita kini yang begitu akrab,” katanya kepada para wartawan seusai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR,Jakarta,Senin. Ia berjanji akan terus berkoordinasi dan membicarakan masalah ini kepada pemerintahnya agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan.“ Insya Allah saya akan bicara dengan pihak pemerintah,pihak atasan,dalam hal ini kita akan bicarakan kebijakan penyelesaian sebagaimana Pak Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad) bicarakan,”ujarnya.
No comments:
Post a Comment